PENYEBAB KEGAGALAN KURIKULUM DI INDONESIA

Beberapa tahun sejak reformasi 1998,  dunia pendidikan di Indonesia marak dengan perubahan demi perubahan kurikulum, mulai dari KBK, KTSP, KTSP Berkarakter, K13, dan KTSP/K13 sekarang. Pada setiap sesi awal dari kegiatan sosialisasi atau pelatihan kurikulum para trainer selalu menekankan bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti, tetapi harus diakui bahwa itu hanya upaya "ngeles" demi menutupi  kegalauan mereka sendiri. 

Siapapun pasti tahu bahwa perubahan kurikulum yang sedemikian sering bukanlah hal wajar di negeri normal manapun. Perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan adanya sesuatu yang salah dalam penentuan arah kebijakan pendidikan di negeri ini. Di antara beberapa faktor yang disinyalir memiliki andil terhadap kegagalan tersebut adalah sebagai beriku.

1.   Kegagalan Grand Designing

Sebagai sebuah negara besar, Indonesia seharusnya memiliki peta jalan (road map) yang jelas dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional. Faktanya, setiap pendidikan di Indonesia justeru dibuat apriori oleh ketidakjelasan arah kebijakan nasional. Tidak seorangpun di kalangan pendidikan mulai jenjang terbawah hingga perguruan tinggi yang tahu akan ada perubahan apa lagi, apa yang harus dipersiapkan, dan akan ke mana  lagi dalam mengelola pendidikan di lapangan. Hal ini dikarenakan tidak ada road map yang benar-benar dapat mereka pegang sebagai peta jalan. Guru dan dosen tak ubahnya kuda penarik pedati yang hanya dapat menunggu instruksi selanjutnya. karena semua kebijakan hanyalah sementara.

2.   Kurikulum Trial and Error

Perubahan kurikulum bahkan selalu dilakukan saat kebijakan kurikulum sebelumnya belum benar-benar berjalan. KBK sudah diganti KTSP saat kurikulum tersebut benar-benar terlaksana, demikian halnya dengan kurikulum berikutnya. Perubahan kurikulum semacam ini memperlihatkan betapa kebijakan kurikulum nasional selama ini masih bersifat coba-coba (trial and error).   

Tidak salah kiranya bila dinyatakan bahwa warisan paling menonjol Orde Baru di dunia pendidikan yang terus dilestarikan adalah "Ganti menteri, ganti kurikulum". Setiap menteri bersama jajarannya selalu berambisi membangun "monumen sejarahnya" sendiri dengan cara mengubah kurikulum. Hal ini memperlihatkan betapa pendidikan nasional telah menjadi korban kepentingan segelintir orang, yang menjadikan perubahan kebijakan pendidikan tak ubahnya perubahan demi perubahan politik yang berlangsung cepat dan tanpa arah. 

3.   Konsep Bombastis 

Dari segi isi atau substansi, kegagalan kurikulum baru di Indonesia sudah terlihat dari konsep kurikulum yang diusung. Kurikulum pendidikan seharusnya merupakan konsep yang realistis dan dapat dengan mudah diterapkan (applicabel). Faktanya, perubahan kurikulum selalu mengusung konsep-konsep bombastis dengan target yang terlalu melangit (baca: muluk-muluk). Hal ini terlihat dari tuntutan kompetensi yang menjangkau kompetensi spiritualitas, konsep utopis yang hanya ada di negeri ini.

Sekalipun tidak ada hal mustahil untuk diwujudkan, tetapi kurikulum adalah konsep yang harus dapat diterapkan. Banyaknya muatan kurikulum di negeri ini sepertinya luput dari perhatian para perancang kurikulum yang entah dari planet mana asalnya. Mereka sepertinya terlalu banyak mendongak ke awang-awang, dan lupa betapa negeri ini sebenarnya kaya akan khazanah pendidikan yang seharusnya diapresiasi. Akibatnya, perubahan kurikulum menjadi tidak aplikabel. Padahal konsep kurikulum seharusnya realistis, dalam arti disesuaikan dengan muatan apa yang harus diajarkan, pada siapa diajarkan dan siapa yang akan menerapkannya. Itu sebab itu wajar bila banyak guru kesulitan menerapkannya. Selain kompetensinya begitu beragam, para perancang kurikulumnya sendiri belum tentu dapat menerapkan.

4.   Minus Contoh

Sebagai sebuah sistem yang aplikatif, penerapan sebuah kebijakan kurikulum seharusnya dimulai dengan membuat suatu proto type agar profil kurikulum benar-benar memiliki gambaran jelas dan konkrit. Kehadiran contoh konkrit akan memudahkan guru dan sekolah untuk melakukan proses belajar dan menyesuaikan diri, bahkan bila perlu tanpa perlu terlalu banyak forum pelatihan. 

Ironisnya, semua perubahan kurikulum dilakukan dengan menyajikan konsep-konsep abstrak. Pada dasarnya, baik trainer, guru peserta pelatihan, bahkan pembuatnya sendiri tidak tahu wujud nyata dari penerapan kurikulum itu di lapangan. Pemerintah hanya menggiring guru dan sekolah ke tempat impian yang sebenarnya sama-sama tidak jelas wujud dan bentuknya.

Sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang menjadi percontohan tidak lebih dari sekedar "proyek kosong" karena sifatnya yang formalistis. Satuan-satuan pendidikan itu hanyalah sekolah yang secara kebetulan ditunjuk oleh pemerintah serta diberi berbagai fasilitas dan pelatihan. Faktanya di lapangan, tidak ada yang benar-benar layak dicontoh. Kecuali dalam hal administratif dan hal-hal formalistis, profil dan pola pengelolaan pembelajaran di sekolah-sekolah contoh tak jauh berbeda dari yang tanpa fasilitas itu. Bila ditanya, sekolah mana yang 100% menerapkannya dan benar-benar layak dijadikan contoh, maka menteri pendidikan sekalipun belum tentu dapat menjawabnya.

5.   Kegagalan Sistem Pelatihan

Perubahan kurikulum pada dasarnya belum lebih dari sekedar "proyek" pelatihan yang memakan biaya milyaran rupiah. Keberhasilan proyek tersebut mulai dari perencanaan hingga evaluasi hanya ada di atas kertas, tetapi tidak secara signifikan mengubah keadaan di lapangan. 

Apalagi para trainer pelatihan, termasuk trainer PLPG, pada umumnya hanya memahami konsep hasil pelatihan itu sendiri. Selebihnya mereka pada umumnya buta kondisi di lapangan, sebab mereka juga tidak memiliki pengalaman empirik mengelola sekolah dan pembelajaran sesuai dengan materi pelatihan yang disampaikan. Bagaimana mungkin seseorang mengajari orang lain melukis suatu obyek sementara pengajarnya sendiri tidak tahu wujudnya dengan pasti?

Penutup

Kurikulum 2013 sepertinya akan diterapkan kembali dan pemerintah mulai menebar proyek bimbingan teknis (bimtek) ke berbagai daerah. Berdasarkan catatan di atas, sepertinya hasil dari penerapan K13 tidak akan jauh dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pelatihan yang hanya beberapa jam saja oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi empirik di lapangan dan peserta pelatihan yang pada dasarnya tidak terlalu membutuhkan pelatihan, adalah beberapa faktor yang menyebabkan pandangan skeptis semacam ini. 

Alangkah baiknya bila penerapan suatu kurikulum difokuskan dulu pada beberapa sekolah saja hingga suatu konsep benar-benar disempurnakan kelebihan dan kekurangannya, agar setelah diterapkan tidak terjadi tambal sulam seperti selama ini. Bilamana pemerintah mampu membuat contoh yang benar-benar konkrit, bukan sekedar administratif dan formalistis seperti yang selama ini ada, maka para guru dan sekolah-sekolah lain akan dengan mudah belajar menerapkannya.  

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KURIKULUM 2013 DENGAN KBK DAN KTSP

Dalam berbagai forum pelatihan Kurikulum 2013 (K13) selalu ditekankan bahwa kurikulum ini berbeda dari kurikulum sebelumnya. Para trainer yang mewakili pemerintah tersebut seakan menunjukkan  bahkan K13 berbeda sama sekali dari KBK dan KTSP. Padahal dalam banyak, bahkan sangat banyak hal, ketiganya memiliki banyak kesamaan. Bahkan beberapa hal yang dinyatakan sebagai pembeda dari kurikulum sebelumnya sesungguhnya hanya penegasan saja.

1.  Pendekatan Pembelajaran

Ditekankannya pendekatan scientific diklaim sebagai ciri khas K13, padahal perubahan sebenarnya hanya dari segi istilah dan langkah-langkah teknisnya saja. Hal ini dikarenakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sejak awal menekankan pendekatan inquiry, yang pada hakekatnya tidak berbeda secara signifikan dari pendekatan scientific. Melalui proses inquiry siswa melakukan proses pembelajaran berdasarkan pengamatan, pengalaman, diskusi, yang bermuara pada penyimpulan, yang tahapannya persis sama dengan pendekatan yang diistilahkan dengan pendekatan scientific. 

2.  Perubahan Paradigma

K13 menekankan perubahan paradigma pembelajaran dari berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa. Klaim ini dalam berbagai forum pelatihan merupakan salah satu bentuk manipulasi informasi, seakan-akan tidak ada dalam KBK dan KTSP. Padahal penekanan atas perlunya perubahan paradigma sejak awal merupakan aspek yang paling ditekankan dalam KBK dan KTSP. Perubahan paradigma seperti itu bahkan selalu menjadi materi pertama dalam pelatihan KBK dan KTSP.  

3.  Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran K13 dicontohkan seolah berbeda dari KBK dan KTSP, di mana proses pembelajaran tidak dilakukan dengan berbasis guru, melainkan melalui pendekatan yang disebut scientific tersebut. Padahal dalam praktiknya, seluruh metode pembelajaran yang selama ini dituntut digunakan dalam KBK dan KTSP tetap digunakan dalam K13. Metode pembelajaran K13 sama sekali tidak berbeda dari kurikulum sebelumnya.

4.  Pembelajaran Tematik

Perbedaan paling jelas dari K13 dari KBK dan KTSP adalah pada digunakannya pendekatan tematik. Kalau ada bagian yang dipandang berbeda mungkin di sinilah letak perbedaan K13 dari KBK dan KTSP. Di jenjang sekolah dasar, pembelajaran tematik K13 diberlakukan pada seluruh tingkatan kelas, sementara sebelumnya hanya diterapkan di kelas bawah (kelas 1-3). Hanya saja, berdasarkan buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah, struktur materi  pelajaran (sub tema) mulai kelas IV ke atas tidak lebih dari kliping materi pelajaran yang berlaku dalam KBK dan KTSP, sekedar untuk menyamarkan mata pelajaran ke dalam tema-tema yang telah ditentukan. Dengan kata lain, substansi pembelajaran pada K13 sebenarnya tidak berbeda dari sebelumnya, sebab yang berbeda hanya dalam penempatannya. 

5.  Penilaian 

Penilaian dalam pendekatan scientific yang sebelumnya menggunakan penilaian autentik diubah menjadi penilaian berdasarkan beberapa Kompetensi, yaitu K1, K2, K3 dan K4. Substansi penilaian tersebut pada prinsipnya tidak berbeda, alias sama dengan KBK dan KTSP. Penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian sudah ditekankan dalam KBK dan KTSP, sekalipun karena berbagai kerumitan yang dihadapi dalam praktik, akhirnya disederhakan dengan berbagai varian. Penilaian dalam K13 justeru tidak konsisten, sebab setiap kompetensi (K1-K4) belum tentu relevan dengan semua tema yang dipelajari. 

6.  Pengembangan Kompetensi

Perbedaan mendasar K13 dari KBK dan KTSP juga diklaim berdasarkan pengembangan kompetensi yang sebelumnya berbasis mata pelajaran menjadi didasarkan kada Kurikulum Inti (KI). Faktanya, buku-buku pelajaran K13 tidak demikian. KD pembelajaran masih berdasarkan mata pelajaran. Hal ini dapat dicermati dari sub tema yang dikembangkan dalam buku-buku K13 persis sama dengan mata pelajaran. Yang terjadi sebenarnya bahkan pemaksaan materi pelajaran (sub tema) dengan tema yang telah ditetapkan, padahal sub tema tersebut tidak jelas relevansinya dengan tema. Pada kelas 1, kompetensi yang dikembangkan dalam tema dan subtema mungkin masih relevan dalam banyak hal, tetapi tidak selalu demikian untuk kelas IV. Sebagai misal, materi Kenampakan Alam (IPS) disambungkan dengan Garis Bilangan (Matematika) yang berdasarkan buku terbitan pemerintah jelas tidak jelas relevansinya. Kalaupun relevan, belum tentu setiap guru mampu mengkaitkan keduanya.