TRANSLATE

Jumat, 27 Maret 2009

POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Di masa-masa kampanye seperti saat ini, partai-partai politik, dan terutama sekali para calon legislatifnya (caleg) berlomba-lomba menggalang dukungan ke berbagai kelompok masyarakat. berbagai cara, berbagai bentuk pendekatan mereka lakukan dalam rangka menggalang dukungan pemilih yang akan membantunya dapat duduk di kursi parlemen.

Selain dengan memasang gambar, buku, leaflet dan program, mereka mendekati kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi sosial, bahkan perorangan dalam rangka menambah pundi-pundi suara pemilih. Tidak terkecuali, lembaga pendidikan juga pasti menjadi salah satu sasaran meraup suara dalam Pemilu bulan April nanti.

Sebagai lembaga sosial, mestinya lembaga pendidikan tidak seharusnya berafiliasi pada partai politik atau caleg tertentu. Mereka dituntut netralitasnya di saat hampir-hampir tidak ada satu kelompok masyarakatpun yang mampu bersikap netral di tengah hiruk-pikuk perpolitikan.

Persoalannya, lembaga pendidikanpun, khususnya swasta, seringkali tidak mampu benar-benar menjaga netralitas tersebut. Pengelola lembaga pendidikan seringkali tidak dapat menghindar menjauh dari berbagai kelompok politik maupun perorangan yang datang meminta dukungan.

Menghindari tamu atau menolak sama sekali untuk berinteraksi dengan mereka tentu bukan sikap yang bijaksana. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang sebagian atau seluruhnya jelas memiliki akses dan kans terhadap kekuasaan jauh lebih kuat dibanding pengelola lembaga pendidikan. Kalau ada di antara mereka yang di kemudian hari ternyata berhasil merebut kursi DPR, maka bisa-bisa akan menimbulkan masalah yang runyam seperti dihadapi Darush Sholihin selama 5 tahun terakhir.

Karena tidak ada dukungan dari legislatif sama sekali, nyaris tidak satu rupiahpun dana APBD sampai ke lembaga ini. Bahkan ketika terjadi musibah seperti dialami santri lembaga ini beberapa tahun yang lalu, pengelola lembaga sama sekali tidak mampu mengharap bantuan dari pemerintah. Bahkan hampir semua anggota dewan malah mencemooh, dan bukan bersimpati.

Sementara itu, mendukung partai politik atau caleg tertentu secara terbuka juga bukan sikap bijaksana. Beberapa wali murid, bahkan guru merupakan pendukung partai politik tertentu, bahkan sebagian menjadi caleg partai politik yang berbeda-beda.

Hal ini tentu membutuhkan kejelian dalam mengambil sikap. Bagaimanapun carut-marutnya situasi politik akhir-akhir ini menyediakan pilihan yang di sisi menguntungkan, meski juga tidak sedikit kerugiannya.

Dengan carut-marutnya pilihan politik, lembaga jadi kesulitan untuk menentukan pilihan, setiap saat ada wakil-wakil partai atau caleg minta dukungan. Mendukung salah satu bisa jadi masalah bagi yang yang tidak didukung. Oleh karena itu, ada satu prinsip yang kiranya perlu ditegaskan. Kalau lembaga tidak diuntungkan dengan situasi ini, maka minimal lembaga pendidikan ini tidak dirugikan.

  • Bagi lembaga kami, banyaknya caleg dari wali murid dan guru menjadikan siapapun yang kelak berhasil duduk di legislatif merupakan wakil lembaga pendidikan ini. Tanpa harus memberikan dukungan terbuka, mereka adalah wali murid, bahkan (mungkin) mantan guru di lembaga pendidikan ini. Secara moral, mereka dapat dijadikan sandaran bagi perlindungan lembaga pendidikan dari berbagai kebijakan yang merugikan dari pemerintah daerah, terutama (biasanya) dinas-dinas terkait.
  • Kalau dukung-mendukung tidak bisa dihindari, maka setiap dukungan perlu dilakukan secara positif. Sedapat mungkin dukungan terhadap calon tertentu tidak menyakiti perasaan caleg yang lain. Dukungan guru dan wali murid perlu dipilah-pilahkan antara mereka yang sudah berafiliasi pada parpol tertentu dan belum. Syukur-syukur dukungan tertentu sudah memperoleh reward di depan. Masalahnya, berdasarkan pengalaman kami selama ini, mereka yang sudah berhasil duduk di legislatif sering lupa diri, dan sama sekali tidak dapat diharapkan lagi kontribusinya bagi pengembangan lembaga pendidikan. Paling jauh, menjelang Pemilu saja mereka akan datang lagi dengan berbaik-baik sikap.
Kiranya, situasi pragmatis dan oportunis memang harus disikapi dengan cara yang sama. Meski demikian, kejelian dan kehati-hatian meski dijaga, agar setiap langkah benar-benar pilihan yang bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat di masa depan.
Posting Komentar